0
0
Ketegangan di Laut Cina Selatan kembali memanas menyusul serangkaian insiden antara kapal penjaga pantai dan milisi maritim dari negara-negara yang bersengketa. Aksi saling klaim wilayah perairan dan pulau-pulau kecil terus memicu kekhawatiran akan potensi konflik yang lebih luas, melibatkan kekuatan regional dan global. Analis menilai bahwa peningkatan aktivitas militer di perairan yang kaya sumber daya alam ini menunjukkan adanya perubahan strategi dari pihak-pihak yang terlibat, dari diplomasi menjadi penegasan kedaulatan yang lebih agresif.
Insiden-insiden terbaru sering kali terjadi di zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara-negara Asia Tenggara, mengganggu aktivitas nelayan lokal dan eksplorasi energi. Respons dari negara-negara ASEAN bervariasi, ada yang memilih jalur protes diplomatik yang kuat, sementara yang lain memperkuat kerja sama pertahanan dengan mitra luar. Kompleksitas sengketa ini diperparah oleh kurangnya mekanisme penyelesaian yang disepakati bersama dan terus berlarutnya negosiasi Code of Conduct (CoC) yang bertujuan mengatur perilaku di perairan tersebut.
Bagi jalur pelayaran internasional, Laut Cina Selatan adalah arteri perdagangan vital yang dilewati sekitar sepertiga dari total perdagangan maritim global. Setiap eskalasi ketegangan tidak hanya berisiko mengganggu stabilitas regional tetapi juga berdampak langsung pada rantai pasokan global, terutama pengiriman minyak dan barang manufaktur.
Komunitas internasional mendesak agar semua pihak menahan diri dan kembali ke meja perundingan, menghormati hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, untuk mencapai solusi damai dan berkelanjutan atas perselisihan klaim maritim ini. Penyelesaian sengketa akan membuka jalan bagi eksploitasi sumber daya bersama.
Peningkatan insiden maritim di Laut Cina Selatan menunjukkan eskalasi ketegangan geopolitik dan penegasan kedaulatan yang agresif, mengganggu ZEE negara-negara ASEAN dan rantai pasokan global, sehingga menuntut penyelesaian damai melalui jalur hukum internasional seperti UNCLOS.
